Commissioned.

The plant commissioned successfully.
We are increasing the exported power day by day.
There are some hick up here and there, but alhamdulillah we managed to sort out.
Now cracking the bloody brain for fine tuning, efficiency.

Hope For The Best

My power plant tentatively to inject the power to national grid tomorrow. Agreed in the meeting by those parties including the District TNB. But somehow, this morning we being informed that we cannot inject and they also wont come to substation tomorrow unless we settle some payment to them. I checked with my account department if any pending invoice for TNB which is none. I called the incharge officer twice, but no answer. Then i called the boss, he asked me to call a lady officer. I called the lady officer and then only she explain that they just calculated the amount yesterday and informed to us this morning but somehow we need today so only we can start inject power tomorrow. At first we tought only a small amount so that if the check not ready by today, i just advance my own money. But almost rm170k!!!Another 10 years also i dont think my saving that much.Some more the deposit they request in form of bank guarantee. To prepare a BG normally took at least a week. I dunno how this people working, are they really work? Is this the mentality my Melayu which also Muslim have? Anyway, this is normal scenario if dealing with gov department which ive gone through many times, and now with the GLC. Understood, i try to sort out with them diplomatically. They havent issue any black and white, so im requested and they agree to do so but until now i havent received yet. I forced my HQ to prepare the check and courier down today, so that we can collect and pay tomorrow. For the BG, we let them holding the check first. As return, i need the guarantee that we can inject the power by tomorrow as their promise. Hope for the best.

DAKWAH…HARUS IDEOLOGIS!! BUKAN PRAGMATIS!!

sumber:http://dakwahunivrab.blogspot.com
Gindah Mustanirrah
(kritik terhadap artikel berjudul “PKS 2014,Antara bumi dan langit” )

“Aku di Drop out dari kampusku karena tak mengindahkan perintah mereka untuk melepaskan jilbab, belum lagi keluarga yang rela mengusirku dari rumah karena aku memilih untuk tetap berada dijalan dakwah ini” (Majalah Permata,edisi November 2003)

Secuil kisah diatas adalah sepetak masalah dari luasnya langit Allah yang maha luas. Keimanan dalam tatanan hidup sekuler memang penuh pengorbanan. ‘perbedaan’ dengan kebanyakan masyarakat menjadi ujian bagi mereka yang tetap mempertahankan keimanannya. ‘Kaum marjinal’ adalah sebutan yang dialamatkan kepada mereka dari pihak yang merasa dirinya intelektual.
Adapun hinaan, cacian, bahkan ancaman seharusnya tak menjadi faktor melemahnya dakwah. Justru menjadi penguat akan hadirnya kembali kehidupan islam. Pengorbanan seperti yang diceritakan diatas tidaklah sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan Rasulullah dan para sahabat.
Mereka yang sadar betapa pentingnya dakwah tak kan pernah berdiam diri dengan kondisi ketidaknyamanan ini. Karena faktanya, masyarakat Islam saat ini hanya berkumpul, sementara hati dan otak mereka beragam. Buktinya ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat, anggota masyarakat lain tidak berusaha mencegahnya karena tidak memiliki kesatuan perasaan dan pikiran dalam menilai perbuatan tersebut.


Semangat yang sekarang ini hilang dalam diri kaum muslimin justru adalah semangat dalam berdakwah. Kita menjadi penakut dalam menyerukan kebenaran. Terlalu khawatir dengan risiko yang bakal diterima sebagai konsekuensi dari melaksanakan dakwah.
Dakwah memang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, baik waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa kita sendiri. Namun, bila kita yakin dengan keutamaan dakwah yang mulia, juga karena dakwah adalah kewajiban, maka penderitaan dan pengorbanan itu akan menjadi kenikmatan tersendiri. Semua itu akan dihargai oleh Allah dengan pahala yang besar. Kita akan tetap bersemangat dan sabar menghadapi risiko, karena keberlangsungan kehidupan umat ini merupakan tanggungjawab kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita tidak pernah tega menyaksikan saudara-saudara kita dihina bahkan dibeberapa negri-negri muslim mereka dibantai tanpa ampun.
Saat ini, para penguasa negeri-negeri kaum muslimin tak kuasa menghadapi berbagai intimidasi yang berujung kepada penyerahan diri secara menghinakan. Benturan-benturan ekonomi, politik, sosial bahkan hukum dan pemerintahan, telah mengantarkan mereka kepada penghambaan terhadap bangsa-bangsa Barat yang kufur dan jelas-jelas memerangi Islam dan kaum muslimin. Semua berujung pada diterapkan sistem demokrasi yang membuat hidup masyarakat semakin sempit. Tatanan sekuler membuat kaum muslimin kehilangan kuku tajamnya untuk melawan kedzaliman yang menimpa mereka.
pemikiran adalah senjata utama bagi setiap umat. Mereka akan bangkit bila pemikirannya maju, hidup, dan bersemangat. Mereka mundur bila pemikirannya surut apalagi lenyap. Keberadaan suatu umat akan lestari kalau obor pemikiran terus menyala, dan musnahnya umat disebabkan karena obor pemikirannya padam. Maka ketika umat dalam kebobrokan ini tak ingin hidup dalam kubangan kehancuran yang terus menerus, maka dakwah sangatlah urgen untuk dilakukan. Tentunya dakwah yang mengubah pemikiran dan perasaan umat kepada islam.
Dakwah kepada kebangkitan bukanlah dakwah parsial ala parlemen
Kemunduran umat ini lebih disebabkan dari merosotnya taraf berpikir. Karenanya, langkah bijaksana tentu saja adalah berupaya bagaimana meningkatkan kembali taraf berpikir umat Islam ini. Berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya Islam bagi kehidupan kaum muslimin.
Selain berawal dari individu dalam upaya menyadarkan pemikiran umat ini, maka langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana upaya kita menyadarkan masyarakat, yang memang merupakan komponen yang sangat menentukan dalam terciptanya sebuah kehidupan yang global.
Berpikir politis! Inilah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Karena mengira bahwa politik harus dijauhkan dari arena kehidupan. Politik adalah najis. Begitu kata sebagian umat ini, karena terlanjur menelan ide dari peradaban barat yang rusak. Ini pula yang kemudian semakin memperparah keadaan kaum muslimin. Padahal berpikir politis akan mampu membangkitkan kaum muslimin dari keterpurukan. Tapi hari ini, kesalahan fatal yang dilakukan kaum muslimin dalam upaya membangkitkan umat ialah dengan terjun dalam parlemen atau lembaga legislative, serta mengambil peran dalam sistem sekuler buatan manusia ini. Padahal jelas, hukum-hukum yang diterapkan dinegri ini bukanlah hukum yang bersumber dari Syariah Islam. Cukup aneh jika mereka yang merasa “berdakwah” dengan masuk menjadi anggota dewan, pejabat pemerintahan, mentri dsb ini masih merasa “BERIDEOLOGI ISLAM”. Padahal jelas dalam firman Allah :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
“Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” ]TQS Al Maidah (5): 44].
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” [TQS Al Maidah (5):47].
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” [TQS Al Maidah (5): 45]

Peran yang bisa kita ambil di bidang politik yang benar adalah peran aktif. tapi, di saat kehidupan Islam belum terbentuk, yang dapat, bahkan wajib, kita lakukan adalah kesertaannya dalam perjuangan menegakkan kehidupan Islam itu sendiri melalui dakwah siyasiyah (dakwah secara politis). Maksudnya, kita berupaya menyadarkan umat lewat berbagai cara dan upaya, kemudian mendorongnya untuk bersama-sama menegakkan kehidupan Islam dibawah daulah Khilafah. Fase perjuangan menegakkan kehidupan Islam dijalani Rasulullah ini dilakukan diluar parlemen, bukan justru masuk dan terlibat didalamnya. Rasulpun tak tergiur dengan jabatan yang ditawarkan penguasa yang ingin menghambat dakwahnya. Rasul dengan gigih ditengah hambatan dan gangguan yang makin besar. Pada masa sekarang, dimana kehidupan Islam tidak terwujud, peran politik inilah yang layak untuk kita ambil.
Pertama, menghapuskan kebiasan berpikir dangkal setiap individu dengan cara mendidik, membina dan mengarahkan taraf berpikirnya menjadi pemikiran yang maju dan produktif. Kedua, memperbanyak pengalaman kaum muslimin dengan cara melakukan berbagai analisis terhadap kenyataan (peristiwa) yang terjadi pada berbagai situasi dan kondisi, misalnya analisis di bidang ekonomi, politik, sejarah budaya, pendidikan, perbandingan agama dan kepercayaan (semisal kristologi dan kebatinan dsb). Ketiga, mengajak umat untuk mengikuti perkembangan masyarakat, negara dan dunia.
Jadi tunggu apalagi, umat ini membutuhkan orang-orang yang ikhlas dan berani dalam membimbing dan membina kaum muslimin untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Yakin deh, bahwa kebangkitan Islam dan kaum muslimin ini akan segera kita raih, asal ada kemauan untuk memperjuangkannya. Tentu dengan cara yang benar dan baik. Ayo, kita bisa!
Rasulullah bersabada :”Andaikan matahari diletakkan ditangan kananku dan bulan ditangan kiriku, aku tak akan meninggalkan urusan dakwah ini, sampai aku memenangkannya atau Aku mati karenanya.
(dengan berbagai Revisi /From ust.Iwan Januar, salah satu pengisi Voice of Islam, Konsultan Ramaja)

Jawapan Itu Tiada Sekarang (Episod I)

Pemergian saya ke JB pada Sabtu lepas mengenangkan saya memori semasa menuntut dahulu. Mungkin kerana saya menaiki bas ekspres dari Sri Putri, suatu tempat yang menjadi hentian sepanjang saya di UTM dulu. Keadaanya masih lebih kurang sama, kelihatan ramai student yang berada disitu samada turun atau menunggu bas. Dalam bas tiba-tiba saya teringat ungkapan yang pernah terdetik dalam hati saya dulu, “ Penyelesaian yang aku hendak tiada sekarang”. Itulah jawapan yang saya peroleh terhadap pelbagai persoalan yang pernah berlegar di kotak fikiran saya. Jawapan itulah yang membuat saya pasrah, kehidupan sebagai seorang Islam dalam kehidupan yang tidak Islami memang memeritkan. Persoalan itu muncul sejurus saya saya selesai bab 1 Kitab Nizamul Islam. Ayat Al-Quran surah An Nisa’ ayat 65 sebagai pengakhiran atau kesimpulan bagi bab tersebut benar-benar buat saya rasa takut, takut yang amat sangat. Di sini saya tuliskan makna ayat tersebut:

“Maka demi Rabbmu, mereka itu (pada hakikatnya) tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa di hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima (pasrah) dengan sepenuhnya”.

Tersentap dengan ayat ini membawa saya mencari penjelasan lanjut bagi ayat ini. Dalam keadaan masih merangkak dalam mempelajari Islam akhirnya membawa saya kepada penjelasan asbab an nuzul dan tafsiran ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan kepada Zainab Al Jahsy, yang mana Zainab dan abangnya keberatan untuk dinikahkan Rasulullah dengan Zaid Al Harithah, bekas hamba Saidatina Khadijah. Lantas ayat ini turun maka lalu Zainah menerima pernikahan tersebut.

Pada masa membaca asbab an nuzul ayat ini, saya masih lagi belum memahami tentang ushool fiqh apatah lagi pembahasan pelbagai kaedah fiqh. Dari penjelasan yang boleh saya fahami, kita bukan sekadar menerima hukum Islam tetapi kita wajib menerima sebulatnya tanpa ada perasaan berat hati atau apa pun. Kesimpulan yang saya buat sendiri pada masa itu, jika arahan untuk bernikah begini pun kita tak boleh bantah, apatah lagi hukum-hukum Allah yang diperintahkan kepada kita. Lantaran dari ini pelbagailah persoalan yang muncul di benak saya.

Antara persoalan pertama yang terlintas, apakah hukum jadi polis? Yelah masa itu arus reformasi masih bergegar dan pelbagai cerita yang kurang baik saya baca tentang polis. Di satu sisi polis menjalankan tugas yang mulia menjaga keamanan, tetapi di satu sisi yang lain menangkap pendakwah dan menjadi jentera kerajaan menangkap dan menghalang aktivis reformasi. Isu-isu yang berkaitan PBT yang dipaparkan Harakah menimbul pelbagai persoalan lain dibenak saya. Apa hukum menjadi D.O? Bandar perlu ditadbir dengan cekap, tetapi dalam keadaan system hari ini pentadbir sebegini perlu meluluskan lessen bagi premis menjual arak, pusat perjudian. Jika dibiarkan kepada orang yang tidak ada kesedaran Islam maka ia akan lebih teruk, jadi bolehkan kita yang ada kesedaran Islam memegang jawatan sebegini. Begitulah banyak persoalan lain seperti menjadi Pegawai Tadbir Agama, menjaga kepentingan Agama Islam tetapi juga menyekat perkembangan dakwah yang tidak selari dengan dasar kerajaan.

Persoalan yang memeningkan saya pada masa itu saya suarakan kepada beberapa rakan. Lucunya, ada rakan yang agak Islamik lantaran kemarahan mereka kepada tindakan Polis dan FRU kepada aktivis reformasi dan DSAI, mengatakan keje begitu haram, tetapi jawatan-jawatan lain saya nyatakan diatas diperbolehkan kerana maslahah. Tiada siapa dikalangan kawan-kawan yang dapat member jawapan. Lantas seorang kawan membawa saya bertanya dengan seorang Ustaz. Ustaz tersebut pernah ditawarkan jawatan sebagai Pegawai Tadbir Agama tetapi menolaknya kerana melihat permasalahan ini. Secara peribadi beliau menasihatkan supaya mencari jawatan yang tidak ada syubhat begini tetapi beliau juga tidak ada jawapan konkrit bagi permasalahan ini. Pencarian saya membawa saya ke Library UTM (PSZ), menemukan saya kepada sebuah kitab yang masyhur yang biasa saya dengar namanya, Fatwa Muasirah, tulisan Dr Yusof Qardhawy (DYQ). Nama DYQ ini sering disebut oleh sedara mara saya yang cenderung kepada Islam, juga saya sering dengar dari kaset ceramah TG Haji Hadi. Saya juga pernah mendengar kritikan terhadap beliau yang dikatakan membolehkan keterlibatan dalam riba’ dalam konteks hari ini. Saya pinjam buku tersebut, baca dan saya fotostat beberapa muka surat yang ada perkaitan dengan persoalan saya. Saya juga membaca beberapa kitab lain yang membahas perkara ini. Ia menimbulkan kepelikan dikalangan kawan-kawan apabila saya tiba-tiba berminat membaca buku sedemikian. Yelah… saya bukanlah orang berwatakan berkopiah atau gaya ala-ala ustaz, saya masih berseluar jean dan tshir, bermain ragbi dan berambut agak panjang.

Persoalan ini benar-benar menimbulkan konflik dalam diri saya, konflik yang amat sangat. Kerana apa? Kerana kita semua mengakui keharaman perkara tersebut, tetapi menjadikan hujah maslahah untuk membenarkan pengurusan riba’, judi, arak, hukum kufur dan sebagainya. Membanding pandangan DYQ dalam Fiqh Afdhaliyah dengan penulisan Dr Taha Husin dan beberapa penulisan yang sealiran benar-benar buat saya bingung kerana seolah-olah semua perkara tersebut diperbolehkan dalam konteks hari ini atas hujah kemaslahatan umat. Pandangan Rashid Ridha yang menghalalkan riba' bagi konteks hari ini cukup menimbulkan pelbagai tanda tanya bagi saya. Apakah maknanya, secara umumnya perkara yang asalnya haram tetapi ia diperlukan bagi konteks umat Islam hari ini, maka ia diperbolehkan?

(bersambung bila ada masa nanti…)

BERSETUJU DENGAN PERUNDANGAN KUFUR?

Apa pandangan anda?

The Policies of Pakatan Rakyat

1. Transparent and Genuine Democracy
A. Constitutionalism and the Rule of Law
B. Separation of Powers
C. A Clean, Free and Fair Electoral System

2. Driving a High Performance, Sustainable and Equitable Economy
A. High-Performance Economy
B. Democratic and Transparent Economy
C. Decentralisation and the Empowerment of the State Economic
Management
D. Affirmative Action Policies based on Need
E. Labour
F. Social Safety Net
G. Housing
H. Infrastructure and Public Facilities
I. Environment
J. Sustainable Growth and Green Development

3. Social Justice and Human Development
A. Unity and Social Justice
B. Religion
C. Education
D. Women and the Family
E. Youth
F. Security
G. Healthcare
H. Culture

4. Federal-State Relationship and Foreign Policy
A. The Federal System
B. Sabah and Sarawak
C. Foreign Policy

PEOPLE’S CONSENSUS

Pakatan Rakyat hereby put forward a policy agenda to lead the people and this
nation out of the current worsening crisis.
The people’s development agenda has been derailed due to a narrow
understanding of race, divisive hate politics and authoritarianism. The recessive
economy caused by the loss of moral conscience, the greed of corruption and
archaic policies are causing Malaysia to be left behind compared to other vibrant
economies in the region.
The unjust economy is all the more apparent in the widening gap between the
rich and the poor, between the urban and the rural population, and between the
Peninsular and Sabah and Sarawak.
The rising crime rate threatens lives and property because the police force has
been used for narrow political ends. The integrity and independence of the
judiciary continues to be damaged by political interference and business
interests.
After half a century of sovereign independence, Malaysia should have matured.
This should have been realised when the people from various races, breaking
down narrow and obsolete mindset, and manifest a new spirit to reject the
perversion of power, the spread of corruption, the plunder of the nation’s wealth
and the repression of the people’s rights.
In appreciating the people’s aspirations, Pakatan Rakyat therefore declares our
commitment to fully internalise and carry out an agenda of new politics by
mobilizing the people’s power from the various races, religions and cultures as
one force.
Further, we have confidence; we can change our policy framework from narrow
racial approach to principles based on religious faiths, humanism, ethical and
human rights, and equality before the law regardless of status, race or group.
The policies that are derived from adherence to the Constitution and universal
principles of justice will safeguard the rule of law and the independence of the
judiciary, which in turn will guarantee that the human rights and dignity of the
people will continuously be defended and upheld.
Pakatan Rakyat is confident that the Malaysian economy can be driven at a
faster pace through a market based economy that is humane, leading towards a
more holistic human development. Economic policies should make Malaysia
competitive, maintain a healthy investment climate, implement progressive
taxation, but firm in its desire to realise justice through the equitable economic
distribution especially for the poor and marginalised.

Pakatan Rakyat rejects policies that allow for corruption and other financial
crimes and abuse of power. In order to ensure sustainable growth, oppressive
policies that had only enriched the few should be replaced with a policy that
ensures that the poor are assisted regardless of race.
As such, we invite the Malaysian people to create a new consensus that is
founded on principles of justice for all and Constitutionalism. This is the agenda
that must be done if we are to regain the nation’s respect, freedom and dignity.
Only by providing justice for all can the people live prosperously and in unity.


1. Transparent and Genuine Democracy
A. Constitutionalism and the Rule of Law
The Federal Constitution is the manifestation of the aspirations and hopes of the
independent Malaysian people. Within it, the fundamental rights of every citizen
including rights to religion, language, citizenship and culture are fully guaranteed.
Therefore, Pakatan Rakyat commits to uphold the spirit and provisions of the
Federal Constitution.

Pakatan Rakyat will:
i. Defend the Federal Constitution, Islam as the religion of the Federation
while other religions can be practiced peacefully anywhere in the country
and protecting the special position of the Malays and the indigenous
peoples anywhere including Sabah and Sarawak, and the legitimate
interests of other races in accordance to Article 153.
ii. Defend the role and responsibility of the institution of Constitutional
Monarchy.
iii. Uphold the use of Bahasa Melayu in accordance to Article 152 of the
Constitution and promote Bahasa Melayu as the regional lingua franca,
while protecting and strengthening the use of mother tongue languages for
all races.
iv. Abolish the Internal Security Act and other laws that allow for detention
without trial while simultaneously propose that all existing emergency
declarations are rescinded.
v. Abolish or amend all other oppressive laws and regulations that are
repressive and contravene fundamental rights.
vi. Guarantee the spirit of Federalism and a just relationship between the
Federation and states especially Sabah and Sarawak.

B. Separation of Powers
The effectiveness of the democratic system is dependent on the proper
implementation of separation of powers. The integrity of a government is
dependent on the independence, credibility and legitimacy of its institutions that
have been entrusted to ensure checks and balances between the branches of
the executive, judicial and legislative.
Pakatan Rakyat will:
i. Restore the integrity of the judicial system and guarantee transparency
and full independence of the Judicial Appointment Commission.
ii. Restructure the workings in Parliament to make it more transparent,
democratic and able to perform its role to check and balance.
iii. Guarantee the direct accountability to Parliament of bodies such as the
Election Commission, Anti-Corruption Commission, Human Rights
Commission, Petronas, Khazanah and others.
iv. Ensure that the appointment of positions such as the Inspector General of
Police, the Attorney General, the Anti-Corruption Commissioner and the
Auditor General requires the approval of Parliament.
v. Create a National Ombudsman Department.
vi. Strengthen local government democracy and democratically enhance the
competency and effectiveness of the delivery system and guarantee
transparency at all levels.
vii. Free all media, amend the Printing Presses and Publications Act 1984,
enact a Freedom of Information Act and ensure Internet freedom.
viii. Enhance the performance of public service sector and ensure the welfare
of its members. Ensure that the institution remains independent and able
to perform its responsibilities competently.
ix. Empower and enhance civil society. Increase the participation of people
through dialogues and consultations.

C. A Clean, Free and Fair Electoral System
The tarnished electoral system must be restored of its integrity. The sovereign
power of the people to choose the country’s leadership must be defended from
any defects that allows for manipulation. Therefore it is important for us to review
all the relevant electoral laws.
Pakatan Rakyat will:
i. Enable all citizens age 18 and above to vote via automatic registration.
ii. Eliminate all weaknesses in the electoral system by cleaning the electoral
roll; abolish postal votes for voters within the country, ensure all citizens
outside the country can vote; and introduce the use of indelible ink.
iii. Ensure the media provides political parties fair and just space, reasonable
campaign period and a clean and free election process.
iv. Re-delineate constituencies to mirror the principle of One Citizen, One
Vote in order to guarantee a more fair and just representation.
v. Grant political parties campaign expenditures based on the percentages of
votes in general elections.
vi. Enact more effective laws to punish candidates or political parties that are
involved in corruption or vote-buying practices.

2. Driving a High Performance, Sustainable and Equitable Economy

Pakatan Rakyat is determined to create a national economy with high
performance and sustainable growth. To ensure national competitiveness, it is
critical that effective distribution of national resources and wealth in key and
strategic fields or sectors of the economy.
Stimulating local investment and generating strong domestic demand as well as
attracting continuous foreign direct investments will foster an economy that is
progressive and resilient.
Pakatan Rakyat is committed to create a ‘People’s Economy’ to ensure
prosperity and wealth generated will be reaped by people of all classes. Whilst
reducing the gap between rich and poor, as well as overcoming the disparity of
development between regions, as a consequence of mismanagement that failed
to prioritise the interests of the majority.


A. High-Performance Economy
The basis of a high-performance economy is a workforce that is knowledgebased,
competent and highly-skilled. Pakatan Rakyat will provide all necessary
investment to produce a high-productivity workforce in order to boost high-added
value in national economic activities.
Pakatan Rakyat will:
i. Guarantee opportunities of higher education and training based on
competency are provided in all service, manufacturing and agricultural
sectors.
ii. Ensure every worker who wants to improve his or her skills is given an
opportunity to obtain continuous training to enhance productivity.
iii. Encourage citizens who are professionals and skilled living overseas to
return home by creating a professional and attractive work environment.

B. Democratic and Transparent Economy
Pakatan Rakyat is committed to implement policies to ensure management of the
economy is free from corruption, abuse of power and cronyism in order to
enhance accountability, transparency and good governance.
Corrupt practices and abuse of power has dissipated national wealth and
prevented sustainable economic growth and weakened national
competitiveness.

Pakatan Rakyat will:
i. Reform the tender system so that it becomes open, fair, transparent, and
gives the best value for the people’s money.
ii. Reject privatisation which burdens the people. Re-negotiate unfair
concessions and contracts that profitted cronies, including IPPs, highway
tolls and water infrastructure.
iii. Implement a progressive taxation system and reject any taxes that burden
the people. This includes putting a stop to the proposed Goods and
Services Tax (GST) until the people and the country are ready for it.

C. Decentralisation and the Empowerment of State Economic
Management
In keeping with the spirit of federalism to improve the government’s delivery
system, effectiveness and efficient expenditure, the implementation of extensive
development and economic policies will be needed to be devolved to the state
governments according to respective priorities.
Decentralisation can motivate structural change in the economic framework to
boost efficiency and productivity due to greater effectiveness in expenditure,
besides higher multiplier effects for government expenditure in the national
economy.

Pakatan Rakyat will:
i. Implement grants for development and equalisation based on a formula of
total population, poverty rate, development area, cost, human
development and gross revenue per capita indices that will ensure that the
poorer states are not left behind.
ii. Redistribute economic and administrative power and the implementation
of infrastructure works to the state governments, for example an equitable
negotiation rights in ascertaining public transportation design and network.
iii. Generate a more balanced geographical development, thereby creating
productive secondary cities nationwide in order to reduce development
centralisation in the Klang Valley.
iv. Prioritising policies that generate high and long term growth, based on an
economic understanding where the state governments are in a better
position to determine and implement socio-economic strategies.


D. Affirmative Action Policies Based on Need
Pakatan Rakyat recognises that all Malaysians are entitled to assistance based
on need regardless of background. Pakatan Rakyat is determined to make the
national economy people-centred, so that the national wealth can be enjoyed
equitably by all.

Pakatan Rakyat will:
i. Ensure equitable economic assistance and distribution to all based on
need.
ii. Assist marginalised groups from all races.
iii. Provide cash assistance directly to target groups to end hardcore poverty.
iv. Provide education scholarships based on need and merit.
v. Ensure social mobility by guaranteeing more equitable and equal
economic opportunity for all.
vi. Use the savings from leakages and wastage and the fight against
corruption as additional resources for programmes to eradicate poverty.

E. Labour
Labour is the foundation to the continuous prosperity of the nation. Pakatan
Rakyat will guarantee that all Malaysian workers will be treated justly and further
ensure their welfare and prosperity be preserved.
Pakatan Rakyat will:
i. Introduce minimum wage for all Malaysian workers.
ii. Defend workers’ rights to form trade unions according to their needs and
choice; and ensure that they are given the same rights and protection in
accordance with international standards.
iii. Introduce an Equal Opportunity Act to ensure that work opportunities are
open to all.
iv. Support entrepreneurs and businessmen of Small and Medium
Enterprises by providing access to loans, adequate infrastructure and
further reduce bureaucracy.
v. Facilitate assistance to fishermen and farmers to drive increased
productivity.
vi. Re-structure an integrated foreign workers policy and reduce national
dependence on foreign labour.
vii. Provide support system to groups involved in the informal economic sector
such as small businesses, hawkers, farmers and those who are self
employed.


F. Social Safety Net
All Malaysians are entitled to enjoy life with dignity at all times. Those who have
lost their income, the elderly, the disabled and low-income groups must be
protected and also given the opportunity to enjoy the economic benefits of
development.

Pakatan Rakyat will:
i. Strengthen the Employees’ Provident Fund system and introduce a
pension scheme for private sector employees.
ii. Set up a National Retrenchment Fund to provide temporary financial
support to those who have lost their jobs, subsidy for on-the-job training
and retraining of workers
iii. Extend the retirement age to 60 years in order to provide opportunities to
those who wish to continue contributing to society.

G. Housing
Housing is a basic human need. In reality, a large number of Malaysians could
not, without assistance, afford their own housing especially those from the lower
and middle income.

Therefore Pakatan Rakyat will:
i. Set up a Perbadanan Perumahan with the mandate to increase the
number of affordable housing and achieving the goal of One Family, One
House.
ii. Overcome the problems concerning ‘squatters / urban settlers' as far as
possible through in situ housing development and/or land sharing and
through low interest loans to assist the squatters/urban settlers to
purchase their own houses.
iii. Coordinate a negotiation system between ‘squatters / urban settlers',
developers and the authorities to achieve a win-win solution for matters
concerning housing and land;
iv. Providing assistance to upgrade low-cost houses and Projek Perumahan
Rakyat in order to meet the increased number of household occupants;
v. Invest in public amenities in the apartment surroundings to ensure a
balanced and healthy environment.
vi. Encourage transparency and competition in the financial sector in order to
make housing loans more accessible and affordable.
vii. Cooperate with state governments to safeguard housing policy and ensure
that affordable housing is provided for those in need.

H. Infrastructure and Public Facilities
Providing and maintaining good public infrastructure is the government’s
responsibility. The implementation should not burden the people or merely profit
certain cronies. Good public infrastructure and facilities can increase the people’s
disposable income and their productivity.

Pakatan Rakyat will:
i. Guarantee clean water and electricity at reasonable rates to every family
in Malaysia.
ii. Review and re-negotiate all highway toll agreements and study the
possibility of purchasing back the PLUS highway with the objective to
eliminate tolls in 7 years.
iii. Improve the efficiency of the public transport system through the
establishment of the Commission of Public Transport which comprises of
government and community representatives.
iv. Introduce a half fare scheme for elderly citizens, the disabled, students
and retirees for all types of public transport.
v. Re-assess the granting of taxi permit to large companies and prioritise
individual entrepreneurs and their associations.
vi. Provide efficient broadband internet service for free in order to reduce the
digital divide.

I. Environment
Our environment is a national treasure that must be preserved for the
sustainability of the future generations. Facing crisis of climate change, Pakatan
Rakyat resolves to:
i. Entrench the practice of recycling as part of our culture by providing the
necessary infrastructure and a comprehensive system.
ii. Ensure all logging activities and deforestation are carried out in a
controlled and sustainable manner.
iii. Build the foundation and technological expertise to enable a smooth
transition to the use of alternative energy resources.
iv. Restrict the development at hill slopes and hazardous areas.
v. Reduce carbon emission rate to conform with international standards and
increase the ability of the ecological system to absorb carbon.


J. Sustainable Growth and Green Development
Pakatan Rakyat is determined to make the green economy as the core of a new
era of equitable and sustainable prosperity for Malaysia. The provision of
infrastructure and development of new industries in line with the transition to a
green economy will become an engine for dynamic economic growth.
Pakatan Rakyat will:
i. Introduce modern, comprehensive and appropriate infrastructure for a low
carbon economy, including a world-class, integrated public transport
system and a comprehensive recycling programme.
ii. Develop industries based on green technology such as manufacturing
solar panels and hydrogen cell fuels.
iii. Lead the development of alternative energy systems and renewable
energy in the Asian region.
iv. Strengthen the agriculture sector with the latest methods and technology
to ensure that the national food supply is secured.


3. Social Justice and Human Development
A. Unity and Social Justice
Pakatan Rakyat resolves to foster understanding and unity among the people
based on the principle of preserving our common interests. National unity must
reflect a genuine solidarity, understanding and togetherness between the races,
cultures and religions. Pakatan Rakyat promises to rebuild a united multiracial
society, where different races can live in peace and harmony.
Pakatan Rakyat will:
i. Focus on efforts to mend the deteriorated relationships between the races
and religions.
ii. Consolidate the efforts of all stakeholders in order to restore the good will,
mutual respect and trust which have long been practiced by the multiracial
and multi-religious people of Malaysia.
iii. Enact a Race Relations Act to safeguard unity and harmony of the people
and to eliminate discrimination between the races.
iv. Generate support from every level of the society so that it can hold fast to
all the principles and norms that should be upheld by an open society.
v. Strive to eliminate the practice of racial politics through various means
including education, mass media, dialogues and consultations.
vi. Cultivate a Malaysian culture based on moral values and excellence that
is accepted by all races. This will require an open attitude towards cultural
diversity that is practiced by the various races and ethnic groups in
Malaysia. Pakatan Rakyat will do this whilst taking consideration the
country’s history and evolution.
vii. Improve the welfare of Orang Asli, Orang Asal and other minority groups
in Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak besides defending their
fundamental, economic and social rights.

B. Religion
Religion and other beliefs practiced by Malaysians should form the basis of unity
that is founded on good universal values. Malaysians have almost fallen into the
boiling pot of discord and tension that was caused by manipulation of religious
differences. This should not happen in a genuinely democratic Malaysia, with
Islam occupying a special position whilst the rights of other religions are
guaranteed.

Pakatan Rakyat vows to:
i. Defend the position of Islam as the religion of the Federation and
guarantee freedom of religion for every Malaysian.
ii. Organise dialogues and consultations between cultures and religion in
order to strengthen the understanding between them.
iii. Set up a comprehensive mechanism to provide just resolution to cases
which involve the overlap of civil and Syariah laws, including a Royal
Commission to deeply study all the relevant issues.
iv. Strengthen the management of Islamic institutions such as Baitul Mal and
Tabung Haji to ensure that they are administered effectively and efficiently
to achieve their objectives.
v. Ensure suitable areas for places of worship and burial grounds for all
religions.

C. Education
Education should be aimed at creating a person who is balanced spiritually,
physically and intellectually. Through the national education system, Pakatan
Rakyat resolves to provide a system of education that is competent, high quality
and guarantees equal opportunity to the people.
Pakatan Rakyat will:
i. Make the national school system as the foundation of the nation’s
education system. Ensure the equitable support and funding to religious
schools, Chinese and Tamil national schools, mission schools and
vocational schools in a concerted effort to increase the standard of
national education.
ii. Balance the emphasis from an examination-oriented system to a learning
system based on critical and analytical thinking in search for the truth.
iii. Ensure that every eligible student will have an opportunity to be placed in
public institutions of higher learning regardless of their backgrounds.
iv. Amend the University and University Colleges Act 1974 in order to create
a conducive climate that guarantees academic freedom and university
autonomy which increases the quality of education comparable with
developed countries.
v. Ensure the appointment of vice chancellors, rectors, and other high
ranking academic officials are based on qualification and approval of the
Senate Council.
vi. Improve the quality and facilities of disadvantaged schools in the interior
parts of Sabah and Sarawak;
vii. Increase the quality of teachers’ education at every school level and
increase the number of trained teachers based on demand.
viii. Provide a high level of training opportunities for teachers and lecturers so
that their knowledge and professional expertise are up to date.
ix. Re-examine the teachers’ service scheme and increase incentives for
those who teach in the rural areas.
x. Provide scholarships based on merit and other financial aid based on
need with priority given to poor students from the rural and interior areas.
xi. Emphasise the importance of students mastering various languages
including English, Arabic and Mandarin as leading languages in the world
and also other mother tongues.
xii. Provide places and training for those who drop out of school.
xiii. Widen the scope of the National Accreditation Board to monitor and
propose the recognition of certificates, diplomas and degrees both local
and international which fulfill the acceptable academic standards including
the UEC certificate and Diploma Muadalah (twinning).

D. Women
Pakatan Rakyat believes that policies which reflect respect, recognition and
understanding of the status of women and their potential can ensure the future
wellbeing of the nation. This comes from the fact that women constitute half of
the national population; hence their participation in the national development
process must not be neglected.
Pakatan Rakyat will:
i. Enact an Act to ensure women obtain just treatment in all fields.
ii. Emphasise to increase the Women Workforce to 60% within 10 years
compared to 46% in the past 20 years.
iii. Provide 30% women representation in all political and government
leadership levels.
iv. Combat domestic violence by institutionalising heavier punishment for
offenders and ensure the effectiveness of crisis centres in every hospital
and police station.
v. Ensure the creation of support systems and assistance such as childcare
centres and others for mothers working in the government and private
sectors.
vi. Provide aid to ease the family burden of poor and needy single mothers.
vii. Take into account gender perspective when drafting the national budget
and policies.
viii. Introduce gender sensitisation programmes into the school curriculum.
ix. Recognise the role of homemakers in strengthening the family institution
and their contribution to national and community development.

E. Youth
The future and prosperity of a nation rests on their youths as the succeeding
generation. Hence, it is important that youths are given adequate space and
support so that they can fulfill their roles in the future.
Pakatan Rakyat will:
i. Ensure opportunity, equality and fairness for youths from all communities
to realise their self potential.
ii. Ensure that no youth will end his education without the opportunity to
obtain adequate vocational qualification or training to contribute towards a
high-skilled national economy.
iii. Recognise the important role and contribution of youths through the frank
dialogues with youth movements, especially on important issues
concerning their lives and the national future.

F. Security
There is an increase of crime and sense of insecurity in the country when
Malaysians should be entitled to feel safe and free from constant criminal threats.
Pakatan Rakyat is determined that the police is better managed, trained and
supervised in order to make them more focused on their primary responsibility to
ensure that every area and all Malaysians are secure and safe.
Pakatan Rakyat will:
i. Make the police independent and professional and revert to their original
mission of crime prevention and ensuring public safety.
ii. Review the deployment of the police personnel so that there is adequate
workforce assigned to combat crime.
iii. Provide the police with the latest equipment and training in the effort to
combat crime.
iv. Implement all recommendations of the Royal Commission to Enhance the
Operation and Management of the Police, including IPCMC and the
improvement of the welfare of police personnel who have contributed to
the country.
v. Improve the working conditions of the police force especially at the lower
levels in order to improve performance and morale.
vi. Strengthen the role of communities in combating and preventing crime
through community programmes.
vii. Handle strategically and effectively the social problems that are the root
cause of crime.

G. Healthcare
Every Malaysian is entitled to enjoy the best public healthcare at an affordable
cost. Therefore, public healthcare services should be strengthened, thereby
ensuring good healthcare for the people.
Pakatan Rakyat will:
i. Establish a National Healthcare Commission with the aim of improving the
quality of public sector healthcare to a standard comparable with private
sector healthcare.
ii. Ensure a public healthcare service that is efficient, extensive and of high
quality to all Malaysians, at an affordable rate.
iii. Increase incentive schemes for medical staff at public hospitals.
iv. Monitor stringently all healthcare fascilities that have been privatised to
protect the public interest.

H. Culture
Diversity is a fact of the national socio-culture, an expression of the plurality of
our society comprised of major ethnic groups, clans and territories.
As such Pakatan Rakyat takes the responsibility of cultivating and enhancing the
potential of this diversity whilst rejecting any form of hegemony of one culture in
preference to other cultures. This approach is in line with the original spirit of
Merdeka and needs to be expanded into a New Cultural Consensus (Muafakat
Kebudayaan Baru), moving on from the National Cultural Policy of 1971.
The three main challenges are:
i. Ensure the freedom of expression and artistic creation through all media.
ii. The right to conduct performance or art-cultural shows without restrictions
– with the realisation that each artist has responsibility to himself/herself
and society.
iii. The ties with our traditional cultural roots should be strengthened whilst
remaining open to accept elements of other cultures from any race,
continent and belief that display universal traits.


4. Federal-State Relationship and Foreign Policy
A. The Federal System
The rights of states to make decisions according to their own requirement on
development strategy must be respected. The foundation of this right is an
adequate financial allocation to states that is based on their contribution to the
Federation and the people's needs.
Pakatan Rakyat will:

i. Guarantee to the state governments, a royalty of 20% from petroleum
income with an aim to eradicate poverty.
ii. Return part of the tax collection from each state based on an equitable
distribution.
iii. Increase the capitation grants for states.

B. Sabah and Sarawak
The spirit of the Malaysia Agreement 1963 will form the foundation for a just
relationship between the Federation and Sabah & Sarawak. By restoring the
balance of power that has been concentrated with the central government,
Pakatan Rakyat promises to make a fair and open assessment of principal
issues that are preventing political and socio-economic progress in both states in
East Malaysia

Pakatan Rakyat will:
i. Guarantee Sabah and Sarawak’s wealth are enjoyed fully by their people
by the provision of 20% royalty from their petroleum income.
ii. Set up a Royal Commission to find the best resolution of the immigrant
issue.
iii. Guarantee the Native Customary Land Rights are not violated by any
party.
iv. Stop immediately the oppression against those living in the interior areas
caused by unethical economic activities.


C. Foreign Policy
Malaysia’s leadership among nation-states of the world must be enhanced. It is
our aim frame a foreign policy based on the universal principles of justice,
resolution through negotiations and inter-civilisational dialogues for security,
peace and prosperity.
Pakatan Rakyat will:
i. Protect national interests by becoming a responsible member of the world
by respecting fundamental rights, democratic principles and upholding
understandings, agreements, declarations and international law, in line
with principles of justice.
ii. Active in leading inter-civilisational dialogues.
iii. Strengthen diplomatic and international trade cooperation with regional
partners especially ASEAN members.
iv. Further strengthen Malaysia’s role in international organisations.

Pemimpin Dan Intelektual Barat Bingung Hadapi Hizbut Tahrir Yang Mengancam Peradaban Mereka

Isnin, 11 Januari 2010 14:26
Pada 22 Disember yang lalu, sebuah majalah Foreign Policy telah mengeluarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Christian Caryl yang membincangkan tentang Hizbut Tahrir serta kegagalan Barat dalam mengharamkannya, sedangkan dalam masalah ini Hizbut Tahrir merupakan ancaman yang nyata bagi mereka dan kepentingan mereka. Caryl memulakan artikelnya dengan pertanyaan, “Adakah parti Islam Hizbut Tahrir ini merupakan ancaman bagi masyarakat Barat?” dan dia menjawab: “Jawapannya adalah ya tetapi ini tidak bermakna Hizbut Tahrir perlu diharamkan.”

Beberapa minggu sebelumnya, Parti Buruh Britain dan parti pembangkang Konservatif telah terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam, dan lebih tepatnya adalah menentang gerakan Islam yang dikenali sebagai Hizbut Tahrir.

David Cameron, pemimpin Tory, iaitu gelaran yang diberi pada parti Konservatif di Britain telah menyerang pemerintahan Gordon Brown dengan mendakwa bahawa pemerintah telah mengeluarkan wang daripada kutipan cukai untuk sekolah yang dikelolakan oleh dua orang aktivis Hizbut Tahrir, di mana mereka mengajar para siswa tentang ideologi Islam. Dalam satu persoalan yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, menteri tersebut telah menegaskan bahawa sekolah itu tidak ada hubungan dengan Hizbut Tahrir. Penulis artikel tersebut menggambarkan situasi ini seperti benang kusut kerana kebanyakan rakyat Britain, baik yang berada di dalam ataupun di luar kerajaan, menuntut perlunya untuk mengharamkan Hizbut Tahrir.

Kemudian penulis itu cuba untuk memberikan gambaran ringkas tentang Hizbut Tahrir dengan menyatakan, “Ada sesuatu yang ingin ditegaskan, bahawa kami telah mendengar banyak perkara tentang Hizbut Tahrir di tahun-tahun berikutnya, walaupun Hizbut Tahrir telah didirikan sekitar lima puluh tahun yang lalu di Al-Quds (Jerusalem) yang pada ketika itu berada di bawah pemerintahan Jordan. Manakala jumlah ahli anggota Hizbut Tahrir di seluruh dunia adalah lebih kurang satu juta, di mana kebanyakan daripada mereka berada di penjara.

Hizbut Tahrir diharamkan di kebanyakan negara termasuk negara-negara totalitarian seperti Uzbekistan, Syria dan negara-negara lain seperti Pakistan, Jordan, Turki dan Bangladesh, termasuk juga negara-negara demokrasi Eropah Barat seperti Jerman dan Denmark. Namun, keputusan dan penilaian yang dibuat oleh negara-negara itu adalah berdasarkan banyaknya jumlah rujukan yang dikeluarkan secara langsung oleh Hizbut Tahrir melalui risalah-risalah, buku-buku, dan ribuan mengunjungi laman web yang dilihat lebih terkenal dan unggul. Kebelakangan ini, media-media Amerika sudah mula membahaskan nama Hizbut Tahrir apabila membicarakan tentang penglibatan Muslimah, kata Dalia Mogahed, iaitu penasihat keagamaan kepada Presiden Obama di dalam satu program siaran radio milik Hizbut Tahrir.

Aktivi Muslimah Hizbut Tahrir di Barat

Penulis tersebut menambah lagi, “Tidak dinafikan lagi bahawa kejayaan Hizbut Tahrir selama bertahun-tahun adalah disebabkan oleh tujuan yang ingin dicapainya adalah jelas, iaitu membangunkan sebuah kekhalifahan, iaitu negara Islam yang akan menyatukan seluruh kaum Muslimin di dunia. Bukan seperti al-Qaeda yang menyeru kepada tujuan yang tidak jelas dan tidak spesifik. Hizbut Tahrir memfokuskan aktiviti mereka kepada politik berbanding aktiviti-aktiviti fizikal (kekerasan). Hizbut Tahrir mengatakan bahawa umat Islam perlu bangkit melalui pendidikan, dakwah dan aktiviti politik sehingga mereka memahami keperluan untuk mengambil alih pemerintahan negara mereka dan menyatukan kaum Muslimin. Dalam hal ini, penulis mengutip kenyataan Hizbut Tahrir dalam ribuan penerbitan yang mengatakan bahawa “Jika umat Islam mampu bangkit sebagai umat Islam, maka umat Islam akan dapat melindungi dunia daripada kekuatan jahat yang menguasai dan memperhambakan umat Islam sehingga menjadikan umat Islam hidup dalam mimpi ngeri yang diselimuti oleh pelbagai penderitaan dan kesengsaraan”.



Kemudian penulis berbicara pula tentang alasan timbulnya masalah-masalah yang menimpa Hizbut Tahrir, serta alasan-alasan yang menyebabkannya diharamkan di beberapa negara dengan mengatakan bahawa sikap keterbukaan tentang apa yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir inilah yang membuatkan mereka bermasalah di dalam kebanyakan negara totalitarian dan diktator, di mana Hizbut Tahrir menentang perundangan yang ada.

Meskipun Hizbut Tahrir mendakwa tidak menyeru kepada kekerasan (keganasan), namun Hizbut Tahrir masih menghadapi gangguan di kalangan kebanyakan masyarakat liberal kerana mereka melihat Hizbut Tahrir sebagai sebuah parti (kelompok) ekstrimis dan fanatik. Hal inilah yang menjadikan Hizbut Tahrir diharamkan di Jerman di mana Hizbut Tahrir disamakan dengan neo-Nazi. Walhal para pemimpin Hizbut Tahrir menafikan dengan mengatakan bahawa mereka menentang Zionisme dan mereka bukan anti-Yahudi. Namun terdapat beberapa kajian penulisan milik Hizbut Tahrir yang menunjukkan bahawa perbezaan ini tidak mampu untuk menghalang pengharaman terhadap Hizbut Tahrir kerana dikatakan bercanggah dengan kenyataannya. Hizbut Tahrir di Denmark diharamkan kerana banyak perkara termasuk pengedaran risalah yang mana isinya mendesak umat Islam untuk membunuh orang-orang Yahudi di mana pun mereka menemui mereka, (melalui terjemahan ayat al-Quran) “dan mengusir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu semua”.

Penulis menambah lagi, “Ketika saya membaca beberapa risalah Hizbut Tahrir di Asia Tengah yang dikeluarkan pada tahun 2001, saya terkejut kerana mereka menggelar Presiden Uzbekistan, “Islam Karimov” sebagai “Yahudi Karimov”. Padahal, Islam Karimov tidak memiliki latar belakang Yahudi sama sekali. Di samping itu, terdapat penerbitan daripada Hizbut Tahrir yang mengatakan bahawa jika seseorang Muslim murtad (keluar) daripada Islam, ia wajib dikenakan hukuman mati. Ini sangat sukar untuk diterima dan diterapkan keputusan undang-undang seperti ini dalam masyarakat yang percaya kepada kebebasan dan demokrasi”.

Selanjutnya penulis mengatakan, “Terdapat perkara lain yang merisaukan, iaitu peranan Hizbut Tahrir dalam pengkaderan dan penyiapan para anggota kerana dalam perkara ini Hizbut Tahrir membangunkan dan menyediakan para anggota fundamentalis yang kemudian menggunakan para anggota ini untuk menyertai keganasan secara terbuka.”

Antara anggota Hizbut Tahrir yang terkemuka adalah Umar Bakri Muhammad, pengasas gerakan al-Muhajirun, yang mana reputasinya menjadi buruk kerana pujian dan dukungannya terhadap orang-orang yang menyebabkan insiden 9/11 dan juga kerana ia menyembunyikan anggota gerakan yang akan digunakannya dalam operasi keganasan seterusnya. Hal itu terungkap apabila pegawai Perisikan Britain menggeledah rumah seorang warga Britain, Umar Syarif, yang pernah cuba untuk meletupkan dirinya di sebuah bar di Tel Aviv pada tahun 2003, di mana dalam penggeledahan itu mereka menemui risalah Hizbut Tahrir.

Selain itu, seorang wartawan Britain bernama Shiv Malik mendakwa bahawa sekurang-kurangnya terdapat dua orang tokoh terkemuka Al-Qaeda yang mempunyai hubungan dan berkait erat dengan Hizbut Tahrir. Mereka adalah Khalid Syeikh Muhammad dan Abu Mus’ab al-Zarqawi. Kemudian penulis cuba untuk menyampaikan sikap dan bantahan Hizbut Tahrir terhadap semua pertuduhan itu dengan mengatakan, “Hizbut Tahrir tetap menegaskan bahawa Hizbut Tahrir tidak akan bertanggungjawab ke atas aktiviti setiap orang yang dikaitkan dengannya. Malah untuk mencapai matlamatnya, Hizbut Tahrir tetap dengan caranya sendiri, iaitu tidak menggunakan aktiviti fizikal (kekerasan/keganasan) walau apapun bentuknya.”

Penulis menambah dengan mengutip kenyataan Abdul Wahid, anggota organisasi Hizbut Tahrir, “Pengkaderan politik kami menekankan larangan penggunaan kekerasan, sebaliknya kami menekankan pada misi mencari penyelesaian yang bersifat pemikiran dan politik terhadap masalah-masalah kami. Kami mengatakan demikian kerana kami menganggap bahawa semua masalah dalam dunia Islam adalah berpunca daripada kurangnya pemahaman terhadap pemikiran Islam yang membawa kepada penyelesaian politik.”

Setelah itu, penulis kembali berbicara tentang inti permasalahan yang dilontarkan di awal artikel, iaitu antara kegelisahan dan kebingungan Barat dalam mengharamkan Hizbut Tahrir yang mana Barat tidak memiliki satu bukti pun untuk menunujukkan bahawa Hizbut Tahrir menggunakan kekerasan mahupun tindakan-tindakan fizikal yang lain, tetapi mereka sedar bahawa Hizbut Tahrir menimbulkan ancaman yang nyata bagi mereka. Dalam hal ini, ia merujuk kepada apa yang dilakukan oleh kedua-dua pemerintah di Britain, namun gagal untuk mengeluarkan undang-undang untuk mengharamkan Hizbut Tahrir kerana mereka menganggap bahawa idea-idea ekstremis yang diseru oleh Hizbut Tahrir tidak cukup sebagai dalih untuk mengharamkannya.

Sementara itu, dengan logika yang sama, Hizbut Tahrir masih beroperasi secara sah di Kanada, Australia dan Amerika Syarikat, di mana baru-baru ini Hizbut Tahrir telah menganjurkan persidangan di negara-negara tersebut. Beberapa orang yang anti dengan Hizbut Tahrir mengatakan bahawa mungkin ini merupakan cara politik yang terbaik untuk berdepan dengan Hizbut Tahrir. Di antara mereka yang anti itu adalah Hana Stewart, yang bekerja di Pusat Keharmonian Sosial Britain, sebuah lembaga penyelidikan yang memberi perhatian dalam masalah toleransi, integrasi dan keharmonian terhadap kehidupan sosial di Britain. Dalam hal ini, dia menulis tentang sebuah kajian moden yang berisi penyelidikan terhadap ideologi Hizbut Tahrir secara terperinci.

Berkaitan pengharaman, ia mengatakan, “Sesungguhnya mengharamkan Hizbut Tahrir bermakna samalah dengan meningkatkan popularitinya serta mempromosikannya.” Ia mengatakan bahawa cara terbaik untuk melawan idea-idea Hizbut Tahrir adalah dengan politik ‘menyediakan masyarakat supaya memusuhinya’ melalui pendidikan dan kesedaran masyarakat tentang bahaya ekstremisme dan tiada toleransi, iaitu dengan kaedah yang sama yang digunakan untuk melawan fasisme Parti Kebangsaan Britain. Dengan demikian, meskipun Hizbut Tahrir ini sah, namun semua ahli politik akan melayannya dengan perasaan muak dan jijik.

Untuk memperkuatkan kesahihan pandangannya, ia mengambil contoh sikap yang diambil oleh British Union of Students (Kesatuan Pelajar-pelajar British) yang menyeru kepada semua organisasi mahasiswa supaya tidak menyertai perdebatan dengan Hizbut Tahrir. Ia mengatakan bahawa semua anggota masyarakat perlu mempunyai sikap untuk menentang idea-idea dan matlamat Hizbut Tahrir. Tambahnya lagi, pemerintah haruslah tidak mendukung kegiatan mereka atau memberikan sebarang kelulusan.




Pada akhirnya, penulis dalam kesimpulannya mengatakan, “Setelah melihat semua ini, kita dapat mengatakan bahawa pengharaman terhadap Hizbut Tahrir akan memberikan kesan yang buruk.” Dalam hal ini, ia mengutip kata-kata Felix Corley, yang bekerja sebagai seorang pemerhati kebebasan beragama di negara-negara bekas Soviet Union, yang berkata: “Bahawa pengharaman terhadap Hizbut Tahrir di negara itu dilihat bukan jalan penyelesaiannya dalam menyelesaikan masalah ekstremisme agama. Alasannya, bahawa Hizbut Tahrir tetap aktif melakukan pelbagai aktiviti dan kegiatan yang tiada tandingannya, termasuk di negara-negara yang telah mengharamkannya.”

Dalam suatu perbandingan ringkas yang dibuat antara Hizbut Tahrir dan al-Qaeda, Corley mengatakan: “Ini harus dikatakan sebagai catatan bahawa al-Qaeda (yang merupakan kelompok kecil dengan jumlah anggota yang tidak ramai, sehingga akhir-akhir ini sering dikepung dan tertekan) mula mempromosikan idea Khilafah lebih kurang dua puluh tahun. Sedangkan Hizbut Tahrir yang menyeru kepada idea Khilafah selama lebih daripada setengah abad masih terus berjalan dan kuat”.

Corley menambah, antara kesan buruk atau kerugian daripada pengharaman terhadap Hizbut Tahrir adalah ia akan memberikan kewibawaan terhadap yang diperkatakan oleh Hizbut Tahrir selama ini bahawa negara-negara Barat dan agen-agennya serta para penguasa diktator dalam dunia Islam bekerjasama dalam peperangan menentang Islam.

Akhir sekali, penulis mengatakan bahawa kenyataan Corley ini telah menguatkan lagi pandangannya yang mengatakan bahawa “cara terbaik untuk memerangi ekstremisme agama adalah dengan memberikan kebebasan beragama.” Bahkan dengan kenyataan yang tegas, Corley mengakui bahawa “Parti-parti seperti Hizbut Tahrir ini telah meletakkan Barat dalam ujian yang sulit dalam berdepan dengan prinsip kebebasan beragama yang diperjuangkannya.”

www.syabab.com
www.mykhilafah.com

Jangan Terpedaya Lawak Badut-badut UMNO

Anda pernah berdemonstrasi? Jika ingin merasakan pengalaman demonstrasi tanpa risiko, bolehlah join demonstrasi Pemuda UMNO. UMNO adalah pemerintah yang mengamalkan sistem kufur,merekalah yang menerapkan perundangan kufur yang melahirkan keputusan mahkamah yang kufur. Dari benih merekalah berkembang biak kekufuran di Malaysia. Tiba-tiba mereka hendak menjadi wira kononnya memperjuangkan keputusan kufur ini. Hanya mereka yang terpedaya akan percaya dengan sandiwara badut-badut ini.

Untuk penjernihan hukum Islam bagi isu ini sila layari Penjelasan HIzbut Tahrir Berkenaan Hukum Penggunaan Nama Allah

----------------------------------------------------------------------------------



Umno S'gor gesa sultan campur tangan
www.malaysiakini.com/bm
Abdul Rahim Sabri & Jimadie Shah Othman
Jan 7, 10, 11:28am

Pemuda Umno Selangor tetap dengan keputusannya menangguhkan rancangan mengadakan demonstrasi esok berhubung isu penggunaan kalimah Allah oleh mingguan Katholik, Herald.

Sebaliknya, ketuanya, Suhaimi Mohd Ghazali berkata pergerakan itu bersama Umno Selangor menghantar memorandum memohon Sultan Selangor supaya campur tangan bagi menangani isu tersebut.

'Kita hendak mencari jalan penyelesaian. Salah satu daripadanya ialah dengan menghantar memorandum kepada Sultan Selangor," katanya ketika dihubungi Malaysiakini.

Memorandum tersebut diserahkan oleh ketua biro agama Umno Selangor, Datuk ismail Kijo.

Turut menyerahkan memorandum petang ini ialah Perkasa Selangor dan juga Majlis Gabungan Sukarela Selangor.

Ismail menyerahkan memorandum Umno dan dua NGO tersebut kepada pengiring Sultan, Komander Ahmad Ramli Kardi di Istana Bukit Kayangan, diikuti dengan laungan laungan 'takbir' dan 'daulat tuanku'.

Kemudian kedengaran laungan 'usir Khalid Samad dari Selangor' dan disambut oleh sebahagian daripada mereka yang hadir.

Kira-kira 100 ahli Umno mula berkumpul sejak jam 3.30 petang dengan membawa sepanduk dan juga poster yang berbunyi 'Allah Maha Besar; Kami Menentang keputusan mahkamah; Allah itu khusus untuk umat Islam; dan Allah hanya untuk Islam.

Timbalan ketua biro agama Umno Selangor, Datuk Zainal Abidin Sakom yang juga pengerusi Perkasa Selangor kemudian berucap selama 15 minit.

Dalam ucapannya, beliau antaranya sependapat dengan pandangan timbalan mursyidul am PAS, Dr Haron Din dan Mufti Perak, Datuk Seri Harussani Zakaria bahawa mereka yang redha dengan keputusan mahkamah bahawa nama Allah boleh diguna oleh orang bukan Islam, membawa kepada kekufuran.

Zainal Abidin berkata, kalau diterima keputusan itu, maka ia menunjukkan "kita setuju bahawa Allah telah di turun taraf".

"Kita boleh terima nama Allah disebut tetapi bukan diperuntukkan dalam undang-undang. Kita tidak boleh redha dalam hati," katanya.

Kira-kira 20 anggota polis berkawal di situ. Bagaimanapun perhimpunan itu berjalan dengan aman dan mereka beredar pada kira-kira jam 4.45 petang.








Ismail pula memberitahu sidang akhbar bahawa enakmen agama Islam menyebut mengenai perkataan yang tidak boleh digunakan oleh bukan Islam dan salah satu daripadanya adalah perkataan Allah.

Beliau juga berkata, Umno Selangor menyokong demonstrasi berhubung tersebut, tetapi ia diadakan mengikut bahagian.

Sebagai contohnya, katanya, Umno bahagian Ampang dan Rawang akan menganjurkan demonstrasi masing-masing.

Sementara memorandum yang diserahkan oleh dua NGO berkenaan pula meminta Sultan Selangor membawa isu tersebut ke persidangan Majlis Raja-Raja.

2010 ke 2020, 10 Tahun Lagi Khilafah Berdiri?

Disember 2004 lalu, National Intelelligence Council’s (NIC) menulis sebuah laporan yang berjudul, “Mapping the Global Future” http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html . Dalam laporan ini dianalisa bahawa empat senario dunia pada tahun 2020, 10 tahun lagi dari 2010:


(1) Davod World: Digambarkan bahwa 15 tahun ke depan Cina dan India akan menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia.

(2) Pax Americana: Dunia masih dipimpin oleh Amerika Syarikat dengan Pax Americana-nya.

(3) A New Chaliphate: Berdirinya kembali Khilafah Islam, sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global Barat.

(4) Cycle of Fear (Munculnya lingkaran ketakutan).

Salah satu senario yang cukup kontroversial adalah kemunculan kembali Khilafah Islam. Senario seperti ini sangat jarang diungkap dalam berbagai analisis dunia internasional. Bahkan banyak kaum Muslim sendiri yang mengatakan, berdirinya Khilafah Islam adalah utopia dan mustahil. Analisis apa yang maksudkan di balik ditulisnya berbagai skenario ini, paling tidak, kembalinya Khilafah Islam di kalangan analisis dan intelektual Barat termasuk hal yang diperhitungkan kemungkinannya.

Potensi Khilafah yang pertama adalah ideologinya. Khilafah Islam adalah negara global yang dipimpin oleh seorang khalifah dengan asas ideologi Islam. Banyak diakui, ajaran Islam tidak sekadar agama ritual dan moral yang sifatnya individual saja; Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Sebagai agama yang komprehensif, Islam mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan manusia. Ideologi Islam ini pula yang pernah menyatukan umat Islam seluruh dunia mulai dari jazirah Arab, Afrika, Asia, sampai Eropah. Islam mampu melebur berbagai bangsa, warna kulit, suku, ras, dan latar belakang agama yang berbeza.

Tidak menghairankan kalau peradaban Islam pernah menjadi salah satu peradaban utama dunia. Daulah Khilafah Islam pernah memegang kendali hampir setengah bagian dunia. Kemampuan memecahkan persoalan kehidupan dan menyatukan dunia inilah yang membuat Khilafah Islam diperhitungkan. Potensi ideologi ini akan menjadi lebih mengkhawatirkan lagi bagi Barat mengingat negeri-negeri Islam memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sangat besar. Kalau Khilafah Islam berhasil menyatukan negeri-negeri Islam sekarang bererti Khilafah Islam juga memegang kendali atas 60% deposit minyak seluruh dunia, boron (49%), fosfat (50%), strontium (27%), timah (22%), dan uranium yang tersebar di Dunia Islam (Zahid Ivan-Salam dalam Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State).

Secara geopolitik, negeri-negeri Islam berada di kawasan jalur laut dunia yang strategik seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk, dan Selat Melaka di Asia Tenggara. Dengan menempati posisi strategik ini, kemungkinan dunia akan wilayah kaum Muslim pastilah tinggi. Potensi penduduknya juga sangat besar, yakni lebih dari 1,5 miliar di seluruh dunia. Melihat potensi tersebut, wajar jika kehadiran Khilafah Islam ini dianggap sebagai tentangan, atau lebih tepatnya lagi, ancaman bagi peradaban Barat sekarang.

Potensi Khilafah Islam untuk memberikan alternatif bagi peradaban Barat pada masa datang akan semakin besar mengingat gagalnya peradaban kapitalis Barat dalam menciptakan dunia yang lebih aman, sejahtera, dan adil. Hal ini tentu akan lebih mendorong umat Islam untuk mendukung Khilafah Islam. Khilafah yang akan tegak akan mampu berhadapan dengan peradaban kapitalis yang mulai membusuk. Khilafah tersebut akan menjadi negara yang kuat dan moden, yang akan membina masa depan kaum Muslim setelah mereka terbebas dari dominasi politik, ketenteraan, dan ekonomi Barat. Khilafah akan mengintegrasikan kekuatan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pengintegrasian tersebut akan menyebabkannya mampu mendahului Barat dalam bidang inovasi, teknologi, dan penemuan-penemuan ilmiah.

Namun, tentu saja Barat, dengan ideologi Kapitalisme yang dominan saat ini, tidak berdiam diri. Berbagai upaya akan dilakukan Barat untuk menggagalkan senario ketiga ini (kembalinya Khilafah). Secara pemikiran Barat akan membangun pandangan negatif tentang Khilafah Islam. Pandangan bahawa kembali pada Khilafah adalah sebuah kemunduran, kembali ke zaman batu yang tidak berperadaban dan berprikemanusiaan.

Sebaliknya, upaya penyebaran idea-idea Barat akan lebih digiatkan, seperti demokratisasi yang dilakukan di Timur Tengah saat ini. Cara ampuh ketiga yang dilakukan Barat adalah mengaitkan gerakan Islam global yang ingin menegakkan Khilafah dengan terorisme. Dalam laporan NIC yang membuat empat senario ini, upaya itu tampak jelas saat mengaitkan senario tegaknya Khilafah dengan surat fiktif dari cucu Osama bin Laden kepada keluarga dekatnya pada tahun 2020 (Lihat: Mapping the Global Future, hlm. 83).

Lepas dari itu, tegaknya kembali Khilafah Islam, insya Allah, akan semakin dekat. Saat ini sebagian umat Islam semakin menyadari kewajiban untuk menegakkan Khilafah Islam. Kesadaran ini sudah menjadi gerakan yang mengglobal di seluruh dunia. Peradaban Kapitalisme pun, sebagaimana bangkai, meskipun ditutupi dengan propaganda kebohongan, tetap saja semakin tercium baunya yang busuk dan menjijikkan. Mereka berbicara HAM, misalnya, tetapi mereka membantai ratusan ribu rakyat sivil di dunia atas nama HAM.

Sebaliknya, upaya Barat untuk melakukan propaganda negatif terhadap syariat Islam dan Khilafah pun tidak akan berhasil. Kerana dorongan akidah Islam, kaum Muslim melihat bahawa syariat Islam dan Khilafah adalah kewajiban syariat. Mereka pun melihat secara gamblang bahawa pihak-pihak yang menyerang Khilafah adalah penjajah mereka.
Semua ini membuat kita optimis, bahawa Khilafah akan segera tegak; bukan tahun 2020, tetapi mudah-mudahan dalam waktu yang jauh lebih cepat. Kita harus tetap semangat memperjuangkan tegaknya Khilafah serta siap mengorbankan harta bahkan nyawa kita untuk perjuangan ini. Sebab, kita yakin, semua ini akan dibalas oleh Allah Swt. dengan surga. Allâhu akbar!

Sumber : http://farid1924.wordpress.com/2007/10/02/2020khilafah-berdiri
http://ibnuyassir.blogspot.com/2010/01/2010-ke-2020-10-tahun-lagi-khilafah.html