China's Muslim Uyghurs Forbidden to Fast During Ramadane author

Saya memang menyirap baca laporan ni. Bacalah, rasakan apa yang sepatutnya orang beraqidah Islam sepatutnya rasa.

----------------------------------------------------------------------------------

The authorities in Xinjiang Province have issued a notice that any Uyghur cadresor workers found not eating lunch during Ramadan could lose their jobs. It is part of the campaign of local authorities in Xinjiang, home to the Muslim Uyghur ethnic group, to force the Uyghur people to give up their religious rituals during the fasting month of Ramadan. Ramadan is a holy month in the Islamic calendar, which begun this year on Aug. 22. It requires not eating during the daytime.

"Free lunches, tea, and coffee-that authorities are calling ‘Care from the government' or ‘Living allowance'-are being offered in government departments and companies. But it is actually a ploy used to find out who is fasting," said Dilxat Raxit, World Uyghur Congress spokesman, speaking to The Epoch Times.
According to Dilxat, Uyghur Communist Party cadres throughout Xinjiang had been forced to sign "letters of responsibility" promising to avoid fasting and other religious activities. They are also responsible for enforcing the policy in their assigned areas, and face punishment if anyone in these areas fasts. For the first time, Dilxat said, the crackdown has extended to retired Communist Party members. Current cadres are required to visit them to prevent them from participating in the fast. If anyone violates the ban, local leaders will be held responsible and severely punished, he said.

Muslim restaurant owners are forced to sign a document to remain open and continue selling alcohol during Ramadan or have their licenses revoked, he said. Uyghurs arrested during the July riots in Urumqi are also prohibited from fasting; those who insist on fasting will be force fed food and water while enduring insults for their misbehavior, he said in the interview.

Monks in mosques are forced to preach to others that fasting is a "feudal activity" and harmful to health, said Dilxat. Otherwise, their religious certification will be cancelled.

When asked about Chinese Communist Party (CCP) leader Hu Jintao's recent visit to Xinjiang, Dilxat said: "Xinjiang's situation has not yet returned to normal. Rather than asking the local Han people to respect the religion and culture of Uyghur people, Hu encouraged the use of military troops to suppress and further restrict our religious freedom. The communist regime often talks about ‘maintaining stability,' but what they do is always different from what they say. They are actually the ones who are destroying stability."

An Epoch Times reporter contacted the CCP's State Ethnic Affairs Commission to see whether the restrictions claimed by Dilxat were official, or what the official stance on Ramadan was. The media contact wouldn't speak on the subject, instead giving two numbers in Xinjiang that he said the reporter would be able to call to find out more. Both numbers were continually busy, and when the reporter called the State Ethnic Affairs Commission back, the man hung up.

The directives are communicated on official Web sites in the region, however.
Additional reporting by Matthew Robertson

Sumber : The Epoch Times

Pertemuan Delegasi Hizbut Tahrir Indonesia Dengan Kedutaan China Berhubung Kekejaman di Xinjiang

www.hizbut-tahrir.or.id

HTI-Press. Delegasi Hizbut Tahrir Indonesia, Selasa (14/7) diterima oleh staf Kedubes Cina di Jakarta, di sela aksi unjuk rasa solidaritas terhadap Muslim Xinjiang yang dibantai oleh pemerintah Cina. Delegasi HTI yang dipimpin M Rahmat Kurnia ditemui oleh Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Cina, Pan Zheng Mao.

Sesampai di ruangan, delegasi dipersilakan duduk. Lalu, disodori air mineral. Namun, delegasi HTI menolak minuman tersebut. “Sorry, We can not drink water from people who killed our brothers and sisters in Xinjiang,” tegas Rahmat Kurnia.

Mengawali pembicaraan, Pan menjelaskan bahwa sebenarnya korban di Xinjiang bukan hanya Muslim dari suku Uighur melainkan juga dari suku Han. Apa yang dilakukan di sana oleh pemerintah Cina, menurutnya, sudah sesuai hukum karena menindak pelaku kriminal. Dia terus berbicara ingin memberikan penjelasan.

Rahmat segera memotong, “Maaf, kami datang ke sini ingin menyampaikan sikap kami. Izinkan kami menyampaikannya. Pertama, kami mengutuk pemerintahan Cina yang telah melakukan pembantaian terhadap kaum Muslim Xinjiang. Kedua, kami memperingatkan pemerintah Cina untuk segera menghentikan kedzaliman dan pembantaian terhadap kaum Muslim di Xinjiang. Ketiga, kami mendesak Cina untuk memulihkan hak-hak Muslim di sana.”

Mendengar pernyataan seperti itu Pan menyatakan, “Bagaimana kami dapat menghentikan pembantaian, sebab kami tidak melakukannya”. Suasana menjadi tegang.

“Apakah Anda tidak melihat berbagai tayangan di TV yang menunjukkan pembantaian tersebut? Tidakkah anda menyaksikan tayangan ibu-ibu berkerudung diseret? Tidakkah Anda saksikan para tentara bersenjata berbaris menghadang di depan masjid menghalangi kaum Muslim menunaikan shalat?” tukas Ustadz Rahmat dengan nada geram.

Sekretaris Pertama Cina segera mengelak, “Informasi dan media yang Anda lihat keliru menyampaikan informasi. Yang terjadi di sana tidak seperti itu”.

“Bagaimana keliru, berbagai media massa dalam dan luar negeri, baik dari dunia Barat maupun dunia Islam memberitakan hal tersebut. Bahkan, kami punya saluran informasi tersendiri yang sangat dapat kami percayai,” tegas Rahmat.

“Ya, bagaimana kami bisa menjelaskan bila Anda tidak mempercayai kami. Cina selalu menyelesaikan masalah secara damai,” kata Pan.

“Bagaimana mungkin kami percaya pada informasi Anda, kalau fakta yang jelas tampak saja tidak Anda akui. Begitu juga, negara-negara besar selalu bicara damai, tapi faktanya pembunuhan. Amerika berkata menyebarkan kedamaian di Irak, buktinya pembantaian. Israel menyatakan hendak damai, tapi realitasnya pembantaian. Demikian halnya dengan Cina,” tandas Rahmat.

Pan menyampaikan, “Kalau begitu, bila Anda susah menerima penjelasan kami, silakan tanya pemerintah Anda tentang apa yang terjadi di sana. Mereka tidak mungkin berbohong kepada anda!”

Rahmat langsung menimpali, “Anda tahu, Duta Besar Indonesia di Cina, Pak Sudrajat, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan campur tangan terhadap masalah Muslim di Xinjiang. Menurutnya, itu adalah persoalan dalam negeri Cina. Tidak mungkin pihak yang tidak peduli terhadap pembantaian kaum Muslim di Xinjiang dapat memberikan peristiwa apa adanya!”

Pan pun terdiam sejenak. “Baiklah, yang jelas Cina tidak melakukan pembantaian di sana,” tambah Pan berupaya meyakinkan.

Rahmat yang juga Ketua Lajnah Fa’aliyah itu bersuara dengan tegas, “Tidak ada pembantaian? Menurut statistik kependudukan di tahun 1936, pemerintahan Kuomintang Republik Cina saat itu memperkirakan jumlah warga muslim sebesar 48 juta jiwa lebih. Sejak diberlakukannya kebijakan Mao, angka tersebut menurun menjadi 10 juta warga saja. Kemana hilangnya 38 juta nyawa? Bila tidak terjadi genosida secara sistematik, mana mungkin hal ini dapat terjadi?”

Pan berupaya menjelaskan lagi, “Tidak mungkin hal itu terjadi. Kami punya kebijakan kependudukan tersendiri. Setiap etnis kami biarkan beranak-pinak.”

Muhammad Rahmat pun menjawab, “Sudahlah, yang kami inginkan adalah pemerintah Cina menghentikan pembunuhan terhadap kaum Muslim. Hizbut Tahrir Indonesia meminta Anda untuk menyampaikan surat pernyataan kami ke pemerintahan Cina di sana.”

Masing-masing mencoba menahan diri. “OK, kami akan menyampaikannya. Namun, setelah ini tolong teman-teman Anda di luar jangan terus berteriak-teriak. Kami terganggu kerja,” ujar sang sekretaris pertama.

Sambil menatap tajam, Rahmat berkata kepada Pan Zheng Mao, “Hizbut Tahrir melakukan aksi tanpa kekerasan. Anda tak pantas mengatakan terganggu hanya karena pengeras suara. Kami bukan sekadar terganggu oleh Cina, bahkan kami sangat terluka melihat dan menyaksikan saudara kami di Xinjiang dibunuhi dan dihalang-halangi haknya. Kami akan melihat perkembangan satu dua hari kedepan. Ingatlah, kaum Muslim adalah bersaudara, tanpa dibatasi oleh batasan teritorial.” Tanpa berkomentar lagi, akhirnya Pan menutup pembicaraan. Delegasi HTI pun meninggalkan ruangan.[mj]